masukkan script iklan disini
Bandar Lampung,Cahayanasional.com -- Lembaga Swadaya Masyarakatakat (LSM) LIRA Provinsi Lampung menyoroti adanya potensi anomali dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Khairullah, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung. LSM ini mengancam akan melaporkan hal tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa, 14 Oktober 2025 mendatang.
Koordinator LSM LIRA, Fahmi Saputra S.H, mengatakan dugaan anomali ini berdasarkan pada data perbandingan LHKPN Khairullah yang diumumkan oleh KPK. Data tersebut membandingkan laporan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2024.
"Kami menemukan beberapa poin yang janggal dan signifikan dalam kurun waktu satu tahun tersebut. Kenaikan pada aset tertentu sangat mencolok dan patut dipertanyakan," ujar Fahmi dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (11/10).
Berdasarkan data LHKPN yang dirilis oleh KPK, total harta kekayaan Khairullah memang mengalami kenaikan sebesar Rp 77,4 juta atau 3,58%, dari Rp 2,16 miliar pada 2023 menjadi Rp 2,23 miliar pada 2024.
Namun, LSM LIRA menyoroti dua hal utama. Pertama, kenaikan nilai pada properti berupa Tanah dan Bangunan di Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 50 juta (4,17%). Kedua, dan yang paling mencolok, adalah lonjakan pada kategori Harta Bergerak Lainnya yang melonjak sebesar Rp 49,7 juta atau 48,35%, dari sekitar Rp 102 juta menjadi Rp 152 juta.
"Kenaikan hampir 50% untuk harta bergerak lainnya dalam setahun adalah hal yang sangat tidak wajar, apalagi untuk seorang PNS. Apa sumber dananya? Ini yang harus dijelaskan secara transparan," tegas Fahmi.
Sebaliknya, pos Kas dan Setara Kas justru mengalami penurunan drastis sebesar Rp 22,3 juta (-26,59%).
LSM LIRA menilai adanya ketidakwajaran ini mengindikasikan potensi penyalahgunaan wewenang atau sumber daya yang tidak sesuai dengan aturan.
"Kami mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap LHKPN ini. Jika tidak ada kejelasan, kami tidak akan tinggal diam. Secepatnya kami akan laporkan ke KPK dan siap menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa, 14 Oktober 2025 untuk menuntut pemeriksaan yang transparan dan adil," pungkas Fahmi.
Hingga berita ini diturunkan, upaya untuk mendapatkan konfirmasi dari Khairullah belum berhasil. (Tri)
