masukkan script iklan disini
cahayanasional.com, Pringsewu-Pengelolaan Bumdes dibawah kepemimpinan Kepala Pekon Tulungagung nampak nya carut marut, diduga hanya formalitas saja, keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal Bumdes yang 2 tahun lalu menerima tambahan modal 100 juta dari Dana Desa yang digelontorkan oleh Darmawan Kepala Pekon saat itu diduga hanya jadi bahan Bancakan saja.
Hal tersebut Lantaran pemberian modal yang begitu besar tidak seimbang dengan jumlah Setoran Pendapatan Asli Desa (PAD) yang hanya 1 juta (satu Juta rupiah) per tahun, pada tahun 2023, tentu hal tersebut dirasa tidak lazim dan patut diduga usaha yang dijalankan tidak serius padahal menggunakan Anggran Negara melalui Dana Desa di Pekon Setempat.
Berdasarkan informasi dan data yang didapatkan Tim Media, Selama ini Bumdes dengan Nama Agung Makmur Tulungagung, mengelola Dana Modal yang bersumber dari Dana Desa sejumlah 100 juta, yang terdiri dari 2 tahun Anggran yaitu tahun 2021 dan 2022 yang digelontorkan oleh Kepala Pekon Tulungagung pada saat itu Darmawan, dengan usaha Jual beli air minum Galon.
Dari hasil penelusuran media ini, Sumber air dari yang dijual yaitu berasal dari salah seorang yang memiliki usaha air Galon di Desa setempat, dan kata salah satu tetangganya mengaku selama ini Bumdes hanya sebatas membeli air ke usaha air tersebut, seharga seribu rupiah tiap galon nya.
Dikatakannya saat di hubungi Awak Media, "Iya selama ini memang bener Bumdes beli ke situ, seribu per galon nya, nggak ada kerjasama lain selain itu, cuma beli lepas saja tanpa ada perjanjian apapun dan kerjasama apapun, jadi soal hasil dan lain sebagainya saya tidak tau lebih jauh" katanya
Sementara hal ini jadi bahan perbincangan warga setempat, seperti dikatakan Nono "Masak modal 100 juta usaha selama 2 tahun, cuma setor ke Desa 1 juta per tahun, harus diperjelas usaha nya apa dan uang modal nya bener masih ada atau enggak, masak 100 juta hasil nya cuma 1 juta, mending usaha lain, odong-odong misalnya malah dapat uang, jangan mentang-mentang uang modal dari Desa mau seenaknya mengelola nya" ungkap Nono.
Sementara terkait dengan hal tersebut, salah satu perangkat desa yang enggan disebutkan namanya, membenarkan sebelumnya Bumdes setempat rapat dengan BHP (Badan Himpun Pekon), membahas terakait BumDes tersebut. (*Red)
